Dompu, NTB, Tintaupdat.com – Forum Rakyat Anti Korupsi (FORAK) Dompu menuding bahwa Proyek Pembangunan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Katua Kompleks BBWS NT1 NTB diduga bermasalah.
Karena dari 18 titik proyek irigasi yang tersebar di Kabupaten Dompu, terdapat sejumlah pekerjaan kelompok tani P3A yang terindikasi kuat menyimpang dari standar teknis.
Hal itu diakibatkan karena terjadi dugaan pembiaraan dari pihak pengawas BBWS dan TPM pada pelaksanaan proyek tersebut, yang berpotensi pada kerugian negara.
Dan mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi yang bertentangan dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta sebagian materinya kini disesuaikan dengan UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru.
Koordinator FORAK Dompu Syamsudin mengungkapkan berdasarkan hasil penelusuran kami dilapangan ada beberapa pekerjaan yang terkesan asal jadi
Karena kondisi fisiknya, sangat diragukan kualitasnya, diantaranya, kualitas campuran yang diduga tidak sesuai standar teknis.
“Kalau kondisi fisiknya seperti itu, kemungkinan besar bangunan ini tidak akan bertahan lama atau ambruk,” ungkap Syamsuddin, pada awak media di taman kota Dompu, Minggu, 23/08/26.
Selain itu, kata Syamsudin, dalam pembangunan irigasi itu juga terdapat pekerjaan yang diduga menggunakan material batu cadas, karena nantinya akan berdampak pada struktur mudah rapuh, cepat jebol, serta berpotensi melanggar aturan hukum konstruksi.
Disamping menggunakan material pasir yang diduga mengandung tanah/ lumpur, yang berdampak pada menurunkan kekuatan struktur secara drastis” karena lumpur melapisi butiran pasir sehingga pasta semen tidak bisa merekat dengan sempurna.” terangnya.
Bahkan bangunan irigasi itu juga diduga tanpa pondasi, yang berpotensi besar pada kerusakan struktur yang cepat akibat ambles, retak, atau hanyut oleh aliran air.” Itu yang kami temukan di beberapa lokasi,” bebernya.
Tidak hanya itu saja, terdapat salah satu Kelompok Tani yang diduga kuat melakukan pemindahan lokasi pekerjaan secara sepihak, tanpa melalui mekanisme perubahan lokasi.
“Hal Itu, sangat merugikan kelompok tani di perencanaan awal yang sangat membutuhkan irigasi,” tandasnya.
Maka, kuat dugaan terjadi konspirasi jahat antara pihak BBWS NT1 dengan kelompok tani dalam meraut keuntungan pribadi masing-masing terhadap pelaksanaan proyek tersebut yang bersumber dari anggaran negara itu.
Oleh karena itu, Koordinator FORAK, meminta pihak BBWS NT1 NTB untuk segera turun lapangan mengevaluasi pekerjaan tersebut.
Ia juga mendesak Kepala BBWS NT1 NTB, untuk segera mencopot PPK Proyek Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Katua Kompleks dari jabatannya.
“Patut diduga PPK bermain mata dengan kelompok tani untuk mendapatkan “operan pendek”, PPK itu wajib dicopot, agar pelaksanaan proyek bisa berjalan sesuai yang diharapkan, demi mendukung program ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
Sementara sampai berita ini dipublish pihak BBWS NT1 NTB, belum dapat dimintai keterangannya
