Dompu, NTB, Tintaupdet.com – Pengurus cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Dompu kembali menggelar aksi protes di depan kantor DPRD dompu menyoroti legalitas fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap proses pelaksanaan program pembangunan daerah di bawah kepemimpinan pemerintahan BBF-Dj dalam setahun terakhir ini.
Namun, mirisnya protes dan aspirasi tersebut tidak dapat tersampaikan sesuai harapan sebab gedung DPRD Kabupaten Dompu didapati dalam kondisi kosong, karena tidak satupun anggota wakil rakyat berhasil ditemui massa aksi.
Sehingga tidak dapat menyampaikan aspirasi di DPRD, rombongan massa aksi kemudian bergegas menuju kantor pemerintah daerah, hingga nyaris bentrok dengan aparat kepolisian yang tengah melakukan tugas pengawalan aksi. Rabu, 01/04/26.
Dalam orasinya, Ketua Umum HMI-MPO Dompu, Ilham mengungkapkan selama setahun terakhir, sejumlah masalah dinilai semakin mencolok. mulai dari lemahnya kontrol terhadap program pemerintah, distribusi hasil pertanian yang tidak merata, hingga kondisi infrastruktur jalan ekonomi yang rusak dan menghambat aktivitas warga.
“Situasi ini diperparah dengan dugaan praktik curang oleh sejumlah gudang swasta yang dinilai merugikan petani secara langsung.” ungkap Ilham lantang
Massa aksi juga menyoroti peran BULOG yang belum optimal dalam menyerap hasil produksi petani. akibatnya, petani kerap kesulitan memperoleh harga gabah yang layak dan stabil.
“Kondisi ini tidak lepas dari lemahnya fungsi pengawasan DPRD dan pemerintah daerah. Padahal, kedua lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan berjalan transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat.” ucap Ketum
foto, Aksi Demonstrasi HMI-PMO Dompu
Adapun tuntutan massa aksi, yakni:
1. Mendesak Ketua dan 29 Anggota DPRD segera melakukan sidak ke smua gudang swasta yang terindikasi melakukan kecurangan yang merugikan petani kabupaten dompu.
2. Menuntut pemerintah daerah dan DPRD, untuk mendesak pihak Bulog agar memaksimalkan penyerapan gabah hasil tani masyarakat Dompu.
3. Menuntut pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur jalan ekonomi.
4. Serta mendesak pemerintah daerah untuk transparansi terkait nilai kontribusi tambang PT STM gold minning terhadap masyarakat Dompu khususnya.(GP)
